INSTIKA Gelar Halalbihalal dan Seminar Anti-Korupsi Bersama Pimpinan KPK

INSTIKA Selasa, 24 Mei 2022 05:53 WIB
84x ditampilkan Galeri Headline Berita

Guluk-Guluk - INSTIKA -  Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep menggelar Halalbihalal dan Seminar Nasional Anti-Korupsi, Ahad (22/05/2022) di Aula Assyarqawi bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dr. Nurul Ghufron, SH., MH.

Hadir dalam kesempatan ini, Ketua Yayasan Annuqayah Drs. KH. Abbadi Ishomuddin, MA., Rektor INSTIKA Drs. KH. Ah. Syamli, M.Pd.I., Rektor IST Annuqayah KH. Mohammad Hosnan, M.Pd., Wakil Rektor I INSTIKA Dr. H. Damanhuri, M.Ag., Wakil Rektor III K. M. Mushthafa, MA., mantan wakil rektor INSTIKA Drs. KH. A. Washil, M.Pd., seluruh dekan, kaprodi, dosen dan karyawan serta mahasiswa.

Dalam sambutannya, Rektor INSTIKA, Drs. KH. Ah. Syamli, M.Pd.I mengucapkan terima kasih kepada Nurul Ghufron yang hadir ke INSTIKA untuk memberikan pencerahan dan pendidikan mengenai korupsi.

"Seminar Anti-Korupsi ini merupakan kado buat civitas akademika INSTIKA yang sedang mengadakan halalbihalal," katanya.

Rektor mengharapkan kerja sama antara INSTIKA dengan pihak KPK terus berlanjut dengan mengadakan berbagai kegiatan pendidikan anti-korupsi.

Seminar Anti-Korupsi yang dimoderatori oleh Wakil Rektor I INSTIKA Dr. H. Damanhuri,M.Ag. itu dimulai sekitar pukul 14:00 WIB. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyampaikan materinya dengan tema: ‘Revitalisasi Pondok Pesantren Pembangun Karakter Integritas sebagai Bagian dari Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi.'

Menurut Ghufron, korupsi terjadi karena dua hal. Pertama, karena sistem yang rusak. Kedua, karena orangnya yang rusak.

Penyebab pertama, lanjut Ghufron, mudah diperbaiki. Sementara, untuk penyebab kedua membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaikinya. "Pesantren yang bisa menjadi bengkel hati orang yang rusak ini," katanya.

Pria yang lahir di Sumenep itu menaruh harapan besar terhadap lembaga pendidikan pesantren dalam ikut serta melakukan pendidikan anti-korupsi.

Saat ini, katanya, mayoritas orientasi lembaga pendidikan untuk mendapatkan kerja. Namun berbeda dengan itu, lembaga pendidikan pesantren ingin mencetak santrinya supaya berilmu, bukan untuk mengejar nilai, ijazah, atau harta.

“Sekarang kalau ada pejabat kehilangan ijazah bingung. Kalau ilmunya hilang tidak bingung. Itu bukti kalau ijazah lebih penting dari ilmunya. Ini kebalikan dari pondok pesantren yang dulu salaf, yang tidak pernah mikir ijazah, tak mikir kelas sampai berapa tahun, yang penting ilmunya masuk,” jelas Ghufron.

Orientasi pendidikan yang salah, menurut Ghufron, bisa menjadi penyebab suburnya korupsi. Niat yang salah, seperti ingin mendapatkan pekerjaan setelah lulus dapat merusak integritas.

“Maka jangan salahkan kalau kemudian lulus mikirnya uang. Apalagi kalau sudah lulus S2. Coba para pejabat pemerintahan yang sudah S2, pertanyaannya apakah mereka benar-benar kuliahnya,” lanjut Ghufron. Orientasi pendidikan seperti itulah yang dapat memunculkan masalah korupsi.

Karena itu, menurut Ghufron, sebagaimana yang diajarkan di pesantren, menuntut ilmu pada dasarnya adalah mencari kebenaran dan kemanfaatan demi mendekatkan diri kepada Allah.

“Di atas kebenaran, di atas kemanfaatan ada kesadaran bahwa kehidupan ini untuk mengabdi kepada Allah. Ini yang membedakan santri cari ilmu untuk mencari kebenaran, untuk mencari Allah,” katanya di hadapan peserta seminar yang terdiri dari pimpinan INSTIKA, dosen, mahasiswa dan karyawan.

Meskipun pesantren bertransformasi ke pendidikan formal, Ghufron mengharapkan pesantren terus konsisten dan merawat niat santri dan mahasiswa dalam mencari ilmu.

“Silakan pesantren bertransformasi ke dunia formal tapi jangan tinggalkan subtansi mencari ilmu. Kalau sudah tercerabut dari keilmuannya, sejak saat itu amanah santri-santri yang dihadirkan orangtuanya sudah mulai salah,” ujarnya.

Santri merupakan salah satu kader bangsa yang diharapkan mampu merawat dan membangun cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yakni kemakmuran dan keadilan.

“Antikorupsi membutuhkan kader-kader bangsa yang yang hidup untuk merawat Indonesia, memakmurkan Indonesia dan menciptakan keadilan, bukan orang yang hanya hadir untuk hidup cari pekerjaan hidup di Indonesia,” jelasnya.

Penulis: Masykur Arif (LP2D)